Ebook Tanya Jawab Seputar Pembinaan Guru dari Kemdikbud

Download Guru

Ebook Tanya Jawab Seputar Pembinaan Guru dari Kemdikbud

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020.

Ebook Tanya Jawab Seputar Pembinaan Guru dari Kemdikbud, Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru mengamanatkan bahwa guru berkedudukan sebagai tenaga profesional yang berperan sebagai agen pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, sebagai unit yang bertanggung jawab untuk pembinaan guru pendidikan dasar (jenjang SD dan SMP) bertanggung jawab untuk mendukung guru dalam menjalankan peran mulianya untuk mencerdaskan anak bangsa. Agar guru mendapatkan informasi yang tepat dan akurat dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak yang sesuai, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar menerbitkan buku Tanya Jawab Seputar Pembinaan Guru. Buku ini meliputi tentang beban kerja guru, tunjangan profesi guru, pengembangan karir guru PNS, maupun penyetaraan jabatan dan pangkat bagi guru bukan PNS.
Atas masukan dari berbagai pihak dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan organisasi, buku ini telah direvisi pada beberapa bagian terkait.

Selanjutnya, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat dan informasi bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, serta pihak lainnya yang berkepentingan dalam penggunaan data guru jenjang pendidikan dasar. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlah terlibat aktif dalam penyelesaian buku ini.

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah
Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
Sertifikasi Guru
Nomor Registrasi Guru (NRG)
Info GTK
Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP)
Tunjangan Profesi
Permasalahan Pembayaran Tunjangan
Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
Pengembangan Karir Dan Penetapan Angka Kredit Guru (PAK)
Penyetaraan Jabatan Dan Pangkat Bagi Guru Bukan PNS

Baca juga

• Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019
• Ditjen GTK Dibentuk Kemdikbud Untuk Pelatihan dan Tunjangan Guru
• Cara Menarik Minat Siswa Pada Mata Pelajaran Tertentu

Guru Bukan PNS yang telah mempunyai sertifikat pendidik kemudian diangkat menjadi guru PNS,  bagaimana sertifikat pendidik yang telah dimilikinya? 
Jawab: Sertifikat pendidik yang diperoleh semasa masih menjadi guru bukan PNS akan tetap berlaku jika guru tersebut menjadi PNS dan sertifikat pendidik dapat digunakan untuk memperoleh tunjangan profesi jika guru yang bersangkutan memenuhi persyaratan lainnya.

Apakah guru yang telah disertifikasi kemudian diangkat dalam jabatan  pengawas sekolah perlu disertifikasi lagi? 
Jawab: Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik kemudian diangkat dalam jabatan pengawas sekolah tidak perlu mengikuti sertifikasi lagi, begitu pula sebaliknya.

Seorang guru SD yang telah disertifikasi sebagai guru kelas kemudian alih tugas mengajar ke SMP sebagai guru mata pelajaran, bagaimana sertifikat pendidik dan tunjangan profesinya?
Jawab: Tunjangan profesi diberikan kepada guru sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Sertifikat pendidik bagi guru SD adalah guru kelas, sehingga ketika guru alih tugas sebagai guru mata pelajaran di SMP, maka sertifikatnya tidak bisa digunakan untuk memperoleh tunjangan profesi. Guru tersebut harus mengikuti sertifikasi kembali sebagai guru mata pelajaran.

Guru matapelajaran pada SMP pindah ke SMA dengan matapelajaran yang sama   bagaimana posisinya? 
Jawab: Asalkan guru tersebut memiliki surat tentang perpindahan dari Pejabat Pembina Kepegawaiannya, mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya, maka guru tersebut tetap dapat memperoleh tunjangan profesi setelah memenuhi beban kerja, kehadiran, dan kinerjanya.

Bagaimana cara menetapkan bidang studi pada sertifikasi guru? Jawab: Mulai tahun 2015 penetapan bidang studi untuk mengikuti sertifikasi harus linier dengan kualifikasi akademik S-1/D-IV yang dimilikinya, kecuali guru yang diangkat sebelum tanggal 31 Desember 2005 dapat mengacu pada bidang studi sesuai mata pelajaran yang diampu minimal 5 (lima) tahun berturutturut yang berakhir pada tahun 2014.

Bagaimana kelulusan dari Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan? Jawab: Penetapan kelulusan peserta Program PPG mengacu pada pasal 21 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa meliputi: 1.  penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran;  2.  proses dan produk PPL; 3.  uji kompetensi; dan 4.  penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain. Selanjutnya ayat (3) menyatakan bahwa Program PPG diakhiri dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh panitia nasional, dan ayat (4) menyatakan bahwa Uji kompetensi

Bagaimana tahap-tahap penilaian peserta Program Pendidikan Profesi Guru? Jawab: Proses penilaian peserta Program PPG dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama penilaian dilakukan oleh LPTK,  mencakup:
1)  penilaian proses  dan produk  pengembangan  perangkat pembelajaran,
2) penilaian proses dan produk PPL, dan
3) penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain. Tahap kedua penilaian sebagai uji kompetensi (UKMPPG), dilakukan oleh panitia nasional, mencakup: 1) Uji Tulis Nasional (UTN) dan
2) Uji Kinerja. Peserta dapat mengikuti penilaian tahap kedua setelah peserta mengikuti penilaian tahap pertama dengan predikat baik. Kelulusan mahasiswa Program PPG ditetapkan berdasarkan hasil penilaian tahap kedua (UKMPPG) sebagai exit exam, dan penetapan nilai batas lulus (NBL) untuk tiap bidang studi atau program keahlian PPG melalui proses standard setting dengan menggunakan metode modified Angoff. Penilaian mahasiswa program PPG Produktif (kejuruan), selain penilaian tahap pertama dan tahap kedua juga disertai uji kompetensi bidang keahlian yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Selengkapnya download Buku TANYA JAWAB PEMBINAAN GURU 2019.pdf

Sumber https://www.datasekolah.co.id/

Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.

Artikel bisnis dan investasi

Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN 2019

Guru Pendidikan

Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN 2019

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020.

Assalaamu'alaikum Sahabat Hanapibani.com

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka kesempatan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan berstatus bukan PNS yang memenuhi persyaratan dan berminat untuk ditugaskan pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).

• Waktu Pendaftaran  : 18 April s.d. 8 Mei 2019
• Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi  : 14 Mei 2019
• Pelaksanaan Seleksi : 21 s.d 24 Mei 2019
• Penggumuman Hasil Seleksi : Juni 2019

Mengenai berbagai persyaratan yang mesti dipenuhi silahkan Sobat simak dibawah ini;

Untuk download filenya silahkan Sobat Hanapibani.com klik dibawah ini;

Sumber https://www.hanapibani.com/

Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.

Artikel bisnis dan investasi

Contoh Soal UAS Kelas 6 Tahun 2019 Terabru

Guru Siswa

Contoh Soal UAS Kelas 6 Tahun 2019 Terabru

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020.

Tidak berapa lama lagi akan di laksanakan Ujian Akhir Semester (UAS) pada semester 2 atau pada Kurikulum 2013 disebut Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk mata pelajaran Matematika terpisah dengan Tematik. Pada Kurikulum 2013 (K-13) revisi terbaru untuk kelas 6 jenjang SD/MI, Matematika menjadi mata pelajaran sendiri. 

Kurikulum 2013 (K-13) telah mengalami berapa kali pembaruan / revisi, salah satunya Mata pelajaran (mapel) Matematika di jenjang Sekolah Dasar dan sederajat untuk kelas 6 SD/MI pada Kurikulum 2013 terpisah dari tematik. Matematika SD Kurikulum 2013 (K-13) menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. 

sebagai gambaran serta bahan belajar menghadapi UAS tahun pelajaran 2018/2019, bisa menggunakan soal try out atau soal latihan UAS Matematika kelas 6 SD/MI. Kumpulan soal UAS tahun 2019 yang sudah disertai dengan kunci jawabannya bisa untuk bahan belajar menghadapi UAS SD/MI, khususnya mata pelajaran Matematika.

DOWNLOAD CONTOH SOAL UAS MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM 2013

#honorer #Guru #sertifikikasi

Sumber https://www.infoptk.com/

Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.

Artikel bisnis dan investasi

MENDIKBUD: Tahun 2020 Menjadi Batas Akhir Guru Melinierkan Latar Belakang Pendidikan dengan Mata Pelajaran

Guru Pendidikan

MENDIKBUD: Tahun 2020 Menjadi Batas Akhir Guru Melinierkan Latar Belakang Pendidikan dengan Mata Pelajaran

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020.

Assalaamu'alaikum Sahabat . 

Selamat datang disitus Hanapibani.com yang pada kesempatan kali ini akan membagikan informasi mengenai,  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali mengeluarkan kebijakan yang membuat guru deg-degan. Tahun 2020, menjadi batas akhir bagi Oemar Bakrie melinierkan latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran (mapel) yang diampu.

ARTINYA, kesempatan itu tersisa dua tahun. Bila tak bisa dipenuhi sampai tenggat waktu tersebut, guru harus siap tak lagi berdiri di depan kelas. Itu diatur melalui Peraturan Mendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim Musyahrim menerangkan, upaya linierisasi tenaga pendidik sebenarnya bukan hal baru. Itu berjalan semenjak program sertifikasi guru.

Sebab, hal tersebut diatur sebagai syarat penerbitan sertifikasi. Bila itu tak terbit, praktis tunjangan profesi guru juga tidak cair. “Makanya penempatan guru harus sesuai bidang ilmunya. Misal sarjana matematika, tidak bisa mengajar bahasa Indonesia,” ujarnya, kemarin (2/1).

Menurut data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, jumlah guru Benua Etam pada 2015 sebanyak 48.552 orang. Data tersebut masih relevan karena selama dua tahun belakangan tidak ada rekrutmen guru calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Mengenai jumlah guru yang belum linier, PGRI tak memiliki angka pasti. Namun, Musyahrim meyakini, kini jumlahnya tak banyak. “Kalau pun ada, paling tinggal sedikit saja. Iya, karena itu tadi, bukan hal baru,” terang mantan kepala Disdikbud Kaltim itu.

Lagi pula, mau tidak mau guru yang belum linier mesti menyesuaikan. Menjadi wajib, jika hendak lulus sertifikasi. Bagi yang sudah sarjana, guru belum linier harus bersiap menempuh pendidikan lanjutan. Mereka tinggal menempuh pendidikan selama dua semester.

Sementara itu, guru yang belum strata satu (S-1) mesti menempuh pendidikan selama delapan semester. Menurutnya, pemberlakuan aturan tersebut tak masalah bagi Kaltim. “(Kaltim) sudah siap. Menyambut positif aturan itu,” imbuhnya.

Dengan begitu, ke depan kiprah guru dalam mengajar semakin profesional. Benar-benar menguasai materi pelajaran di kelas. “Semacam dokter gigi, tidak mungkin menangani pekerjaan dokter bedah. Harus dokter bedah juga. Artinya, jangan sampai tidak sesuai bidang keahlian,” ucap dia.

Dalam peraturan baru itu, ada beberapa opsi yang masuk kriteria linieritas. Salah satunya, guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidikan S-1. Artinya, guru yang saat S-1 mengambil pendidikan fisika, saat mengajar juga mengajarkan mapel tersebut.

Kepala Bidang Ketenagaan Disdikbud Kaltim Idehamsyah mengatakan, sebenarnya tidak ada yang sampai berakibat guru tak bisa mengajar. Asal guru yang tidak linier itu mau ditempatkan mengajar mapel sesuai ijazah S-1. Di Kaltim, dengan kondisi guru yang sudah banyak disertifikasi, menandakan bahwa para pendidik telah linier.

Namun, untuk data, pihaknya tak memiliki. Apalagi, sebelum pemberlakuan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendataan guru di seluruh jenjang pendidikan ditangani kabupaten/kota. Saat sekarang saja, kewenangan SMA/SMK beralih ke pemerintah provinsi. “Kaltim sudah siap dengan aturan itu (guru mesti linier),” ucap dia.

Kepala SMA 3 Samarinda Abdul Rozak Fachrudin menyampaikan aturan linieritas guru memang sangat diperlukan untuk meningkatkan profesional kerja guru. Sebab, guru dalam mengajar mapel berdasar kompetensi yang dimiliki. “Tentu bagus sekali. Mulai ijazah kuliah, sertifikasi, dan mengajar semuanya linier. Mutu pendidikan juga bisa meningkat,” kata dia.

Demikian informasi yang dapat kami berikan, Semoga ada manfaatnya untuk Sobat semua......

Sumber : http://kaltim.prokal.co/

Sumber https://www.hanapibani.com/

Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.

Artikel bisnis dan investasi

19 Ide Kreatif dalam Dekorasi Kelas

Guru Madrasah

19 Ide Kreatif dalam Dekorasi Kelas

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020.

Assalaamu'alaikum Sahabat . 

Kelas merupakan tempat di mana anak-anak belajar, berinteraksi dengan teman-teman mereka, dan berkreasi. 

Di kelas, terutama untuk anak-anak di usia pra-sekolah, anak-anak didorong untuk terus berkarya. Oleh karena itu, diperlukan lingkungan yang bisa mendukung produktivitas mereka. Melakukan dekorasi kelas adalah salah satu cara menciptakan lingkungan yang ramah anak.

Yang terpenting dalam mendekorasi kelas adalah anak-anak juga ikut terlibat di dalamnya. Dengan mendekorasi kelas mereka sendiri, mereka merasa jadi bagian dari ruangan tersebut dan makin semangat untuk belajar. Kali ini, Kami akan berbagi inspirasi mengenai ide-ide dekorasi kelas yang sangat kreatif. 

Sobat bisa mengajak anak-anak atau murid-muridmu untuk mencoba dekorasi kelas berikut ini:

1.

2.

3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

 17.

 18.

 19.

Sumber https://www.hanapibani.com/

Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.

Artikel bisnis dan investasi

Mendikbud Minta Kepala Sekolah Tak Rekrut Lagi Guru Honorer

Guru Info

Mendikbud Minta Kepala Sekolah Tak Rekrut Lagi Guru Honorer

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta para kepala sekolah tidak lagi mengangkat guru-guru honorer baru untuk mengajar.

Jika butuh tenaga pengajar, kepala sekolah diminta untuk mengangkat kembali tenaga pengajar yang telah pensiun.

“Saya minta supaya kepala sekolah tidak angkat lagi honorer. Guru yang pensiun diperpanjang saja masa baktinya. Ditarik lagi sampai ada guru pengganti yang diangkat oleh pemerintah,” kata Mudhadjir, di Semarang, Jumat (4/1/2019).

Guru Besar Universitas Negeri Malang ini, menilai, persoalan guru honorer perlu dicari solusi bersama.

Salah satunya, dengan tidak menambah guru honorer. Para guru honorer telah mengabdi lama, terutama lebih dari 10 tahun, akan diprioritaskan diangkat oleh pemerintah melalui skema perjanjian kerja.

Ia berpendapat , persoalan guru honorer akan terus mengemuka jika kepala sekolah mengangkat guru-guru baru, yang pada akhirnya berharap ada pengangkatan.

Akan tetapi, berbeda jika kepala sekolah memperpanjang masa bakti guru yang pensiun.

“Kalau diangkat kepala sekolah nanti persoalan tidak selesai. Cukup yang pensiun. Toh rata-rata usia pensiun 60 tahun dan untuk mengabdi beberapa tahun lagi masih bisa. Gaji diambilkan dari BOS,” ujar Muhadjir.

“Tentu bayarannya tidak sebanyak ketika masih aktif PNS, tapi masih mendapat dana pensiun,” lanjut dia.

Sementara, terkait persoalan guru honorer, Kemendikbud telah membahasnya dengan Komisi X DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, dan Kementerian Keuangan.

Rencananya, akan ada skema untuk mengangkat para tenaga guru honorer yang mengabdi di atas 10 tahun.

“Februari atau Maret ini mudah-mudahan sudah dibuka,” kata Muhadjir.

Sumber https://www.hanapibani.com/

Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.

Artikel bisnis dan investasi

40 Jam Kerja dalam Satu Minggu bagi Guru, Adilkah?

Guru Opini

40 Jam Kerja dalam Satu Minggu bagi Guru, Adilkah?

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020.

Untuk memenuhi beban kerja guru 40 jam kerja dalam satu minggu, pemerintah menetapkan aturan Pemenuhan Beban Kerja Guru dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. 

Download Permendikbud No 15 Tahun 2018

Dalam pengawasannya, setiap sekolah diwajibkan untuk menggunakan alat fingerprint untuk memastikan bahwa si guru tetap berada di sekolah selama pelaksanaan beban kerja tersebut.

Adilkah?

Secara umum, beban kerja seorang pegawai baik pegawai pemerintahan maupun pegawai swasta (perusahaan) selama 40 jam kerja dalam satu minggu. Jadi, beban kerja guru selama 40 jam kerja ini tentunya bukan sebuah beban kerja baru di dunia kerja. Namun jika melihat kondisi real di lapangan, beban kerja 40 jam kerja dalam satu minggu ini memberikan tekanan bagi seorang guru. Karena beban kerja ini berkaitan dengan penghasilan (kesejahteraan) yang harus diterima guru. Selain itu, jika dilhat dari tugasnya, melaksanakan tatap muka selama 5 jam tidak bisa disamakan dengan tugas pegawai lain (misalnya berhubungan dengan alat-alat/ kerta dan pena) selama 5 jam.

Oleh karena itu, berikut beberapa opini yang berkaitan dengan beban kerja guru selama 40 jam kerja dalam satu minggu untuk dikaji ulang.

1. Dari Segi Kegiatan Guru

Satu hal yang tersirat dari peraturan ini, selama ini guru seolah-olah hanya melaksanakan kegiatan belajar mengajar (tatap muka) di depan kelas tanpa melakukan kegiatan lainnya. 

Guru datang ke sekolah pukul 07.00 dan pulang pukul 12.40 tanpa ada kegiatan lain yang terkait proses belajar mengajar setelah pulang sekolah. Kenyataannya, setelah pulang sekolah, pada umumnya guru juga melakukan kegiatan lain yang dimaksudkan dalam peraturan pemenuhan beban kerja guru. 

Sebagai contoh, secara umum, guru membawa tugas-tugas siswa ke rumah untuk diperiksa dan dinilai. Termasuk juga untuk merencanakan kegiatan besok hari di kelas, guru pada umumnya melakukan persiapan di rumah. Hasilnya, apakah guru sebelum penerbitan peraturan ini tidak berhasil? 

2. Dari Segi Waktu

Jika mengikuti pola Enam Hari Sekolah dalam satu minggu, maka guru harus masuk kerja selama enam hari (senin-sabtu) dan beristirahat hanya di hari minggu. Sementara pegawai pada umumnya masuk kerja 5 hari kerja. Ini "memaksa" guru untuk tidak memiliki kehidupan sosial. 

Sebagai contoh, sebagai negara yang kaya akan adat istiadat, pada umumnya guru juga harus mengikuti adat di daerah masing-masing. Namun dengan keadaan ini, guru tidak dapat mengikuti adat (misalnya adat pernikahan) keluarga, teman, tetangga, bahkan untuk dirinya sendiri. 

Belum lagi jika dikaitkan dengan anak sendiri, guru mendidik anak orang lain di sekolah selama 8 jam, namun anak sendiri tanpa didikan dari dirinya. Apakah pernyataan ini berlebihan? Jawabannya berkaitan dengan kesejahteraan guru tersebut.

3. Dari Segi Kesejahteraan

Seperti disinggung sebelumnya, pelaksanaan beban kerja guru ini berkaitan dengan kesejahteraan guru. Sebagai tenaga profesional, guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak mendapat tunjangan profesional sebesar satu bulan gaji setiap bulan.

 Dengan catatan, jika beban kerja guru tidak terlaksana (3 hari dalam satu bulan), maka guru tidak berhak atas tunjangan profesional tersebut. Bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik, ini tentunya mewajibkan (terpaksa)  guru untuk melaksanakan beban kerja demi pendapatan tersebut. Hasilnya, menjadikan guru seorang yang materialistis (bisa bertentangan dengan prinsip guru).

Namun jika dikalkulasikan, misalnya seorang guru dengan gaji Rp. 3.500.000,- perbulan (untuk golongan IV) maka dia berhak mendapatkan tambahan gaji satu bulan, sehingga gaji guru tersebut Rp. 7.000.000,- per bulan. Lalu apakah ini cukup besar? Coba dibandingkan dengan tenaga profesional lainnya dengan beban kerja 40 jam kerja perminggu, apakah gaji tersebut seimbang?

Lalu, bagaimana dengan guru yang belum memiliki sertifikasi atau guru di sekolah swasta atau yang masih berstatus honor daerah atau sekolah yang memiliki penghasilan sekitar Rp. 800.000 - Rp. 1.500.000 perbulan, apakah beban kerja guru ini cukup adil?

***

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa banyak guru di daerah yang merasakan tekanan besar dalam melaksanakan beban kerja ini. Tekanan ini justru membiaskan tugas utama guru sebagai ujung tombak masa depan bangsa ini.

Sekali lagi ini hanya opini dari beberapa tanggapan teman guru yang ada di daerah. Kiranya perlu perhatian pemerintah, atau stimulus  dari pemerintah untuk meringankan guru memahami beban kerja guru selama 40 jam kerja dalam satu minggu ini.

Salam Pendidikan

Sumber https://www.hanapibani.com/

Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.

Artikel bisnis dan investasi

Contoh Soal UTS Kelas 4 Semester 1 Kurikulum 2013

Guru

Contoh Soal UTS Kelas 4 Semester 1 Kurikulum 2013

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020.

Berikut ini adalaha contoh soal Ujian Tengah Semester (UTS) Kurikulum 2013 mata pelajaran Matematika terpisah dengan Tematik. Pada Kurikulum 2013 revisi terbaru untuk kelas 4 SD/MI, Matemtika menjadi mata pelajaran sendiri. Seperti mata pelajaran PJOK juga diluar pembelajaran tematik.

Soal UTS atau PTS semester 1 Matematika kelas 4 SD/MI SD disusun berdasarkan kisi-kisi. Pada tengah semester 1 tahun pelajaran 2018/2019 ini setidaknya ada 2 tema untuk bahan penilaian, yakni tema Indahnya Kebersamaan dan Selalu Berhemat Energi. Berikut Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran Matematika Kelas 4 SD/MI:

3.1 Menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret.

4.1 Mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret.

3.2 Menjelaskan berbagai bentuk pecahan (biasa, campuran, desimal, dan persen) dan hubungan diantaranya.

4.2 Mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan (biasa, campuran, desimal, dan persen) dan hubungan diantaranya.

3.3 Menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan

4.3 Menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan

3.4 Menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan.

4.4 Mengidentifikasi faktor dan kelipatan suatu bilangan.

3.5 Menjelaskan bilangan prima.

4.5 Mengidentifikasi bilangan prima.

3.6 Menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan, faktor persekutuan terbesar (FPB), kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan, faktor persekutuan terbesar (FPB), kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Contoh soal Matemtika Kurikulum 2013 Kelas 4 SD/MI

A. Soal Pilihan Ganda

1. Bilangan kelipatan 6 adalah . . . .

a. 6, 8, 10, 12, 14, ...

b. 6, 12, 18, 24, 32, ...

c. 6, 12, 16, 20, 26, ...

d. 6, 8, 12, 16, 24, ...

2 Bilangan kelipatan 6 yang kurang dari 20 adalah . . . .

a. 6, 12, 16

b. 6, 12, 18

c. 6, 14, 16

d. 6, 14, 18

3. Bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 30 dan lebih dari 10 adalah . . . .

a. 3, 6, 9

b. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27

c. 12, 15, 18, 21, 24, 27

d. 33, 36, 39

4. Bilangan kelipatan 5 yang habis dibagi 3 adalah . . . .

a. 10

b. 5

c. 25

d. 15

5. Bilangan kelipatan 2 yang lebih dari 10 dan habis dibagi 5 adalah . . . .

a. 15, 20, 25

b. 20, 35, 30

c. 20, 30, 40

d. 25, 35, 45

6. Faktor dari bilangan 12 adalah . . . .

a. 1, 2, 3, 4, 6, 12

b. 1, 2, 3, 5, 6, 12

c. 1, 3, 4, 6, 8, 12

d. 1, 2, 3, 4, 8, 12

7. Faktor dari bilangan 45 adalah . . . .

a. 1, 3, 5, 9, 12, 45

b. 1, 3, 5, 9, 15, 45

c. 1, 3, 7, 9, 15, 45

d. 1, 3, 7, 9, 12, 45

8. Kelipatan persekutuan 10 dan 15 adalah . . . .

a. 30, 60, 90, ...

b. 30, 40, 60, ...

c. 30, 60, 80, ...

d. 30, 50, 90, ...

9. Faktor persekutuan 18 dan 24 adalah . . . .

a. 1, 2, 3, 4, 6

b. 1, 2, 3, 6, 9

c. 1, 2, 3, 8

d. 1, 2, 3, 6

10. Faktor persekutuan 36 dan 42 adalah . . . .

a. 1, 2, 3, 4, 6

b. 1, 2, 3, 6, 9

c. 1, 2, 3, 8

d. 1, 2, 3, 6

B. Soal Isian Singkat

1. Bilangan kelipatan 5 adalah . . . .

2. Bilangan kelipatan 12 yang kurang dari 30 adalah . . . .

3. Bilangan kelipatan 6 yang habis dibagi 4 adalah . . . .

4. Faktor dari bilangan 45 adalah . . . .

5. Faktor dari bilangan 56 adalah . . . .

6. KP dari 8 dan 16 adalah . . . .

7. KP dari 18 dan 24 adalah . . . .

8. FP dari 6 dan 8 adalah . . .

9. FP dari 21 dan 49 adalah . . . .

10. FP dari 15 dan 45 adalah . . . .

Soal di atas bisa anda kembangkan lagi, silahkan salin dan improvisasi lagi

Sumber https://www.infoptk.com/

Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.

Artikel bisnis dan investasi

Sri Mulyani: sertifikasi guru tidak berbanding lurus dengan kualitas yang ada

Guru Sekolah

Sri Mulyani: sertifikasi guru tidak berbanding lurus dengan kualitas yang ada

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020.

Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan mengatakan bahwa sertifikasi bagi guru tidak berbanding lurus dengan kualitas yang ada. Sertifikasi hanyalah cara mendapatkan tunjangan guru yang lebih tinggi.

"Sekarang sering sertifikasi tidak mencerminkan apa-apa, hanya prosedural untuk mendapatkan tunjangan. Bukan berarti dia profesional bertanggung jawab berkualitas pada pekerjaannya," ujar Sri Mulyani di Gedung Guru, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).

Pandangan Sri Mulyani, kini kebanyakan kepala sekolah dan guru membuat laporan keuangan untuk bantuan operasional sekolah (BOS) seperti kunjungan studi. Padahal kualitas sekolah bergantung pada manajemen sekolah serta kualitas guru.

"Presiden pernah komplain ke saya, banyak kepala sekolah dan guru justru sibuk membuat laporan keuangan. Seperti laporan BOS yang sebenarnya sederhana dan anda tidak perlu membuat banyak laporan," Sebut Sri Mulyani.

Lanjuntnya, banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Sri Mulyani menceritakan banyak sekolah Madrasah yang ingin menghasilkan murid-murid terbaik dan berkembang.

Sebab itulah pemerintah sekarang sedang mengkoordinasikan dengan lembaga terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi juga Kementerian Agama.

Koordinasi dibutuhkan untuk mendesain arah pendidikan Indonesia. "Kalau guru sibuk memikirkan gaji itu siapa yang memikirkan pendidikan, anggaran 20% dari APBN itu harus dikelola dengan strategi mau ke mana dulu nih arahnya," jelas dia.

Menurut Sri Mulyani penggunaan APBN sebagai insentif di bidang pendidikan terus diperbaiki. Serta harus ditunjang dengan indeks hasil belajar pendidikan bisa meningkat.

Sumber https://www.infoptk.com/

Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.

Artikel bisnis dan investasi